TUGAS ILMU BUDAYA DASAR ARTIKEL TENTANG HAM

Pelaku Masih Hidup, 7 Kasus HAM Ini Dikembalikan Kejaksaan

JUM'AT, 13 FEBRUARI 2015 | 10:25 WIB

Puluhan mahasiswa melakukan aksi tabur bunga mempringati Tragedi Semanggi I di Kampus Atma Jaya, Jakarta, Jumat (13/1). Mahasiswa meminta kepada pemerintah untuk segera menuntaskan kasus tragedi tersebut. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Surabaya - Upaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyeret para pelaku pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan belum sepenuhnya membuahkan hasil. Setidaknya dari 12 kasus dugaan pelanggaran HAM yang diselidiki Komnas HAM, tujuh di antaranya dikembalikan oleh Kejaksaan Agung karena dinyatakan kurang lengkap.

"Ada tujuh kasus yang dikembalikan ke Komnas HAM untuk dilengkapi," kata Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron kepada wartawan di Surabaya, Kamis, 12 Februari 2015. Tujuh kasus itu meliputi Talangsari, Trisaksi 1 dan 2, Mei 1998, peristiwa 1965, penembak misterius (Petrus), dan peristiwa Waimena Papua. "Rata-rata kasus yang dikembalikan tersebut para pelakunya masih ada," katanya.

Menurut Nurkhoiron, salah satu yang mempersulit penuntasan kasus pelanggaran HAM di Indonesia adalah keputusan politik untuk menindaklanjuti ke dalam jalur proyustisia atau yustisia. Sayangnya, jalur itu memang bukan kewenangan Komnas HAM.

Bahkan, untuk kasus yang terjadi sebelum tahun 2000, kewenangan itu sepenuhnya ada di tangan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan kewenangan Komnas HAM sebatas penyelidikan dan rekomendasi.

Hingga saat ini, ada dua kasus yang berhasil dibawa ke Pengadilan HAM adhoc, yaitu kasus Timor Leste dan Tanjung Priok. Itu pun hanya mampu menghukum pelaku setingkat letnan dan kopral selama beberapa bulan. Sedangkan pelaku utama tetap tidak tersentuh.

Sedangkan satu kasus lagi yang sudah memiliki keputusan dari DPR untuk segera diadili adalah penghilangan secara paksa 13 aktivis pada masa Orde Baru. "Itu juga butuh enam tahun untuk ada keputusan," ujarnya.

Menurut Nurkhoiron, penuntasan kasus pelanggaran HAM memang belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Pada era Presiden Joko Widodo ini, Nurkhoiron berharap kondisi itu bisa berubah.

Dia melihat Presiden Jokowi berpeluang besar untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Sebab, orang-orang yang juga mengetahui peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM itu masuk dalam tim pendukung Jokowi. Di antaranya Wiranto dan A.M. Hendropriyono. "Harapannya, pada era Presiden Jokowi ini bisa berpeluang menyelesaikan kasus HAM," katanya.

Saat ini Komnas HAM tengah mengkaji kembali kasus pembunuhan dukun santet pada 1998 di Jawa Timur. Menurut Nurkhoiron, ada unsur pelanggaran HAM dalam kasus tersebut lantaran korbannya cukup banyak.


Tanggapan:

Menurut saya, HAM di Indonesia harus lebih ditegakkan dan ditegaskan lagi. Terutama komisi HAM di Indonesia harus lebih teliti dalam menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM dan menegakkan keadilan. Jangan sampai terlalu berlama-lama untuk mencari bukti-bukti pelaku pelanggaran HAM yang membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun lamanya. Karna itu bisa membuat si pelaku pelanggaran merasa terbebas dan tidak mempunyai rasa tanggumg jawab karna telah melanggar HAM yang jelas-jelas telah diatur didalam UUD 1945. Bukan hanya tugas Komnas HAM untuk menegakkan keadilan HAM, namun juga pemerintah harus ikut dalam menegakkan keadilan dan harus lebih memperhatikan lagi masalah pelanggaran HAM di Indonesia. Karna sudah terlalu banyak pelanggaran HAM yang telah terjadi dan sebagian masalah itu tidak mendapatkan keadilan HAM dan malah membebaskan pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/02/13/078642210/Pelaku-Masih-Hidup-7-Kasus-HAM-Ini-Dikembalikan-Kejaksaan

TUGAS ILMU BUDAYA DASAR PAPER TENTANG HAM

A.   Latar Belakang

            Hak asasi manusia merujuk kepada hak yang dimiliki oleh semua insan. Konsep hak asasi manusia adalah berdasarkan memiliki suatu bentuk yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh semua insan manusia yang tidak dipengaruhi oleh asal, ras, dan warga negara. Oleh karena itu secara umum hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia lahir dan merupakan pemberian Tuhan. Ruang lingkup hak asasi manusia itu sendiri adalah:

1.     Hak untuk hidup

2.     Hak untuk memperoleh pendidikan

3.     Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain

4.     Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama

5.     Hak untuk mendapatkan pekerjaan

            Dari segi perundangan, hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks nasional, tak dapat dipungkiri bahwa isi dari adat istiadat dan budaya yang ada di Indonesia juga mengandung pengakuan terhadap hak dasar dari seorang manusia. Apabila dilihat dari konteks ini, maka sebenarnya bangsa Indonesia sudah memiliki pola dasar dalam pengakuannya terhadap hak asasi manusia. Dasar-dasar hak asasi manusia di Indonesia terletak pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

            Mengingat begitu pentingnya HAM untuk semua umat manusia, maka disusunlah paper ini sebagaimana mestinya untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan kepahaman kita terhadap pentingnya HAM untuk semua manusia.

B.   SEJARAH PERKEMBANGAN HAM NASIONAl

      Tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan penghormatan dan penegakan HAM sangat kuat ketika bangsa ini memperjuangkan hak asasinya, yaitu: “kemerdekaan”, yang telah berabad-abad dirampas oleh penjajah.

      Para pendiri negeri ini telah merasakan sendiri bagaimana penderitaan yang dialami karena hak asasinya diinjak-injak oleh penjajah. Oleh karena itu, tidak mengherankan setelah berhasil mencapai kemerdekaan, para pendiri negeri ini mencanturnkan prinsip-prinsip HAM dalam Konstitusi RI (Undang-undang Dasar 1945 dan Pembukaannya) sebagai pedoman dan cita-cita yang harus dilaksanakan dan dicapai.

      Namun dalam perjalanan sejarah bangsa, pedoman dan cita-cita yang telah dicanturnkan dalam konstitusi tersebut tidak dilaksanakan bahkan dilanggar oleh pemerintah yang seharusnya melaksanakan dan mencapainya. Kita semua sudah mengetahui bahwa Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru tidak hanya tidak melaksanakan penghormatan dan penegakan HAM namun juga banyak melakukan pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan oleh alasan politis dan teknis. Alasan politis adalah situasi politik di tingkat nasional dan tingkat intemasional (perang dingin). Di jaman Orde Lama, focus kebijakan Pemerintah RI adalah “Revolusi”. Kebijakan ini membawa kita ke konflik internal (domestik) dan intemasional, serta berakibat melupakan hak asasi rakyat. Sedangkan di jaman Orde Baru kebijakan pemerintah terfokus pada pembangunan ekonomi. Memang pembangunan ekonomi juga termasuk upaya pemenuhan HAM (hak ekonomi dan sosial). Namun kebijakan terlalu terfokus pada pembangunan ekonomi dan mengabaikan hak sipil dan politik, telah menyebabkan kegagalan pembangunan ekonomi itu sendiri. Adapun alasan teknis adalah karena prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam konstitusi belum dijabarkan dalam hukum positif aplikatif (Undang-undang Organik).

      Sejak memasuki era reformasi, Indonesia telah melakukan upaya pemajuan HAM, termasuk menciptakan hukum positif yang aplikatif. Dilihat dari segi hukum, tekad bangsa Indonesia tercermin dari berbagai ketentuan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45) dan Pancasila, dalam Undang-undang Dasar yang telah di amandemen, Undang-undang Nomor 39/1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM, dan ratifikasi yang telah dilakukan terhadap sejumlah instrumen HAM intemasional

C.   Tujuan HAM

·         Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

·         Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

D.   Hak Asasi Manusia dalam Pancasila

1.      Hak asasi manusia menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Mengandung pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta menjamin setiap agama melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing

2.      Hak asasi manusia menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Mengandung berarti pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai mahkluk sosial. Kemanusiaan mengakui semua manusia sama-sama sebagai mahkluk social yang berkonsekuensi pada kedudukan yang sama tingi dan sama rendah.

3.      Hak asasi manusia menurut Sila Persatuan Indonesia.

Menimbulkan sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa adalah titik tolak memperjuangkan hak asasi manusia. Tanpa adanya jaminan kebangsaan berarti nilai-nilai asasi manusia terabaikan.

4.      Hak asasi manusia menurut Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan perwakilan.

Kedaulatan ditangan rakyat berwujud dalam bentuk hak asasi seperti mengeluarkan pendapat dan hak berkumpul.

5.      Hak asasi manusia menurut Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menyatakan bahwa setiap manusia warga bangsa berhak menikmati kehidupan yang layak dan terhormat.

E.   Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

Pasal 27

1)      Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2)      Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

3)      Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dapam upaya pembelaan negara.

Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28 B

1)      Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan  melalui perkawinan yang sah

2)      Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 28 C

1)      Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.

2)      Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28 D

1)      Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

2)      Setiap orang berhak untuk bekerjasama serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

3)      Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan dalam pemerintahan

4)      Setiap orang berhak atas status kewargaannegaraan

Pasal 28 E

1)      Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut ajaran agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

2)      Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya

3)      Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan meperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia.

Pasal 28 G

1)      Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

2)      Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 H

1)      Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

2)      Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

3)      Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat

4)      Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun

Pasal 28 I

1)      Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hokum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hokum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

2)      Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

3)      Identitass budaya dann hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban

4)      Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggumng jawab negara terutama pemerintah

5)      Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hokum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan pertundang-undangan

Pasal 28 J

1)      Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2)      Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Pasal 29

2)      Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Pasal 30

1)      Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Pasal 31

1)      Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

                 2)      Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib            membiayainya


Sumber referensi dari :
http://bryantobing01.blog.com/hak-asasi-manusia/
https://hepikampus.wordpress.com/2010/01/15/latar-belakang-hak-asasi-ham-kehidupan-ham-pancasila-ham-dalam-uud-1945/
http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Hak_Asasi_Manusia